Makalah Sistem Politik dan Kewarganegaraan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang

Dewasa ini Partai Politik di Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sistim politik di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan sistim politik mengalamai pasang surut.

Suatu sistim politik tersebut merupakan wadah insan politik dan melakukan partisipasi, politik telah berjalan lama sejak berdirinya RI, bahkan organisasi ini telah ada sebelum merdeka, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa politik merupakan organisasi yang tidak sehat, oleh karena itu diharapkan melalui karya tulis ini kita dapat mengetahui secara jelas tentang sistim politik di Indonesia.

Konsep dasar warga negara yang menjadi substansi kita sebagai warga negara. Konsep tersebut dilandasi dengan asas kewarganegaraan yang meliputi dari sisi kelahiran atau pun dari sisi perkawinan.

     Seorang warga negara yang baik dituntut harus tahu mengenai unsur-unsur kewarganegaraan. Selain itu problem status kewarganegaraan yang menjadi masalah yang mendasar yang bisa diselesaikan dengan karakteristik kita sebagai warga negara demokrat. Namun semua itu harus diimbangi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

     Dengan adanya  hal-hal tersebut, maka dalam makalah ini akan dijelaskan apa saja yang mengenai warga negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Definisi Sistim Politik

Secara umum kegiatan politik menyangkut tujuan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sistim politik merupakan kegiatan dalam berwarganegara untuk melaksanakan tujuan tersebut. “David Easton” berpendapat bahwa sistim politik sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilah tersebut diabaikan secara otoritas kepada masyarakat. Konsep pokok politik adalah :

1.     Negara (State)

2.     Kekuasaan (Power)

3.     Pengambilan Keputusan

4.     Kebijakan

5.     Pembagian

Politik juga dapat diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

B.  Struktur Sistem Politik

Menurut “Imanuel Kart” struktur politik merupakan keadaan dan hubungan dari suatu organisasi yang membentuk tujuan yang samsa secara keseluruhan.

a.     Suprastruktur

Adalah budaya politik yang ditunjukkan dengan dinamika politik di Pemerintah, contoh : Lembaga Negara. Suprastruktur diatur dalam UUD 1945. Suprastruktur politik pemerntahan antara lain :

v MPR

v Anggota Dewan

v Presiden

v BPK

v MA

v DPR dan Presiden (Menjalangkan Legislative Power)

Fungsi Suprastruktur Out put

v Pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif dan eksekutif

v Pelaksanaan keputusan oleh lembaga eksekutif dan aparat birokrasi

v Pengawasan pelaksanaan oleh badan Yudikatif

b.     Infrastruktur

Adalah budaya politik tingkat bawah suatu komponen yang berkapasitas berhak mempengaruhi dan mengelompokkan warga. Komponen infrastruktur dikelompokkan sebagai berikut :

a.      Partai Politik (Political Party)

b.     Kelompok Kepentingan (Interest Group)

c.      Kelompok Penekan (Presure Group)

d.     Political Communication Media

e.      Tokoh Politik

C.  Sistim Politik Indonesia

Menurut “Almond n Powell” dapat dikategorikan menjadi 3        yaitu :

1.     Sistim primitf yang intermittent

2.     Sistem tradisional dan modern

Menurut “Alfian” sistim tradisional dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

a.      Menjunjung otoritas

b.     Anarki

c.      Demokrasi

d.     Demokrasi dalam transisi

Beberapa sistim politik pada negara berkembang antara         lain :

a.      Otokrasi tradisional yaitu :

v  Kebaikan bersama

v  Identitas bersama

v  Hubungan kekuasaan 

b.     Totaliter

Yaitu menggunakan cara paksa dalam berpolitik. Totaliter dapat dibedakan menjadi 2 yaitu politik komunis dan fasis.

Menurut Carl J. Freidriech dan Zbiegniew B adalah ciri diktator moder memiliki :

-         Ideologi resmi

-         Pengawasan pemerintah

-         Monopoli media di kontrol oleh penguasa dan partai

-         Pengendalian terpusat melalui birokrasi

-         Kotrol yang ketat terhadap militer

3.     Sistem Demokrasi

Adalah sistim yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Hanya mentalis konflik yang tidak menghancurkan mekanisme.

4.     Sistim din Negara Berkembang

Politik ini menerapkan trial dan erras yang mencari sistim yang sesuai dalam sistim ini perlu adanya hubungan yang bersifat kasual dan organis.

D.  Dinamika Politik Indonesia

Dalam tinjauan teoritis banyak terdapat pengertian politik. Menurut “Hoogowerf” adalah usaha manusia tidak hanya menyesuaikan diri secara pasif terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungannya, melainkan dengan cara aktif memberi kontrol serta mengarahkan kebijakan kepada rakyat.

Politik merupakan suatu proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan hidup bersama.

Dinamika politik Indonesia adalah perjuangan insan politk yang subtansinya secara embrional. Dinamika politik Indonesia sejak merdeka hingga sekarangan ditinjau dari perkembangan bisa dibedakan menjadi beberapa fase yakni :

1.     Fase perang kemerdekaan (1945 – 1949)

2.     Fase RIS (1949)

3.     Fase UUDS (1950 – 1959)

4.     Fase demokrasi politik (1959 – 1965)

5.     Fase orde baru (1966 – 1998)

6.     Fase reformasi

Bila suatu negara menginginkan pemerintahan demokratis harus mengupayakan SDM terlebih dahulu agar mampu menjadi pengontrol negara.

E.  Konsep dasar tentang warga negara

Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu . Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warganya.

Dalam keseharian pengertian mengenai warga negara sering disamakan dengan rakyat atau penduduk. Padahal tidak demikian. Sehubungan dengan hal ini maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing dan perbedaannya.

Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1.      Penduduk

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk dalam suatu negara dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu  warga negara dan orang asing. Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara dari negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan.

2.      Bukan Penduduk

Adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara. 

Contoh : Orang Australia yang berada di Bali untuk berwisata selama beberapa waktu tertentu bukanlah penduduk Indonesia, sedangkan orang Jerman yang karena tugasnya harus bertempat tinggal atau menetap di Jakarta adalah penduduk Indonesia.

Di dalam suatu negara terdapat sejumlah orang yang berstatus sebagai warga negara sekaligus sebagai penduduk, dan sejumlah penduduk yang berstatus bukan sebagai warga negara (orang asing).

Perbedaan status atau kedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, juga penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban. Kebanyakan negara menentukan bahwa hanya mereka yang yang berstatus sebagai penduduk sajalah yang boleh bekerja di negara yang bersangkutan, sedangkan bagi mereka yang berstatus bukan penduduk tidak boleh untuk melakukan pekerjaan apapun. Demikian juga di Indonesia misalnya, hanya warga negara yang boleh memilih atau dipilih dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk orang asing tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang seperti itu.

F.   Asas Kewarganegaraan Indonesia

Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini ada 2 pedoman yaitu :

1.      Dari sisi kelahiran

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari sisi kelahiran dikenal dengan 2 asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinis.

2.      Dari sisi perkawinan

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari sisi perkawinan yang mencakupasas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Untuk asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan hidup sejahtera,sehat, dan bersatu. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa status perkawinan tidak dapat merubah status kewarganegaraan masing-masing pihak.

Disamping asas umum, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu :

1.      Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2.      Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam ataupun diluar negri.

3.       Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.

4.      Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5.      Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6.      Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7.      Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8.      Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

G. Unsur-Unsur Kewarganegaraan

1.      Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)

               Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya akan menjadi warga negara Indonesia juga.

                       

2.      Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)

               Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Artinya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas.

3.      Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)

               Meskipun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang lain yaitu Pewarganegaraan atau Naturalisasi. Dalam unsur ini syarat-syarat dan prosedur naturalisasi ini di berbagai negara sedikit banyak dapat berlainan, hal tersebut menurut kondisi dan situasi negara masing-masing.[6]

H.  Problem Status Kewarganegaraan

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, maka akan dibahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dalam sebuah negara. Jika diamati dan dianalisis, diantara penduduk sebuah negara, ada diantara mereka yang bukan warga negara (orang asing) di negara tersebut. Problem status kewarganegaraan meliputi :

1.      Apatride

Adalah seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli lahir di sebuah negara yang menganut asas sanguinis.

2.      Bipatride

Adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Hal ini terjadi apabila seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis lahir di suatu negara yang menganut asas ius soli.

3.      Multipatride

Adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan.

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

I.     Karakteristik Warga Negara Demokrat

Karakter atau karakteristik sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain :

1.      Rasa Hormat dan Tanggung Jawab

           Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Serta sebagai warga negara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.

2.      Bersikap Kritis

           Sikap kritis harus ditunjukan oleh setiap warga negara baik terhadap kenyataan empiris maupun terhadap kenyataan supra-empiris. Tentunya sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.

3.      Membuka Diskusi dan Dialog

           Di tengah komunitas masyarakat yang plura dan multi etnik untuk meminimalisasi konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka berdiskusi dan bedialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.

4.      Bersikap Terbuka

           Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.

5.      Rasional

           Keputusan-keputusan yang diambil secara tidak rasional akan menghantarkan sikap yang logis yang ditampilkan warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois.

6.      Adil

           Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Dengan semangat keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi ditawarkan.

7.      Jujur

           Memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial dan sebagainya.[8]

J.    Cara & Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui :

1.      Kelahiran

Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh seseorang melalui kelahiran. Setiap anak yang lahir dari orang tua (ayah dan ibunya) berkewarganegaraan Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Demikian juga dalam hal-hal tertentu, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh seseorang karena kelahirannya di wilayah negara Indonesia.

2.      Pengangkatan

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia (pasal 21 ayat 1).

3.      Perkawinan/Pernyataan

Orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia (pasal 19).

4.      Turut ayah atau ibu

Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia, dari ayah atau ibu yang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Indonesia (pasal 21 ayat1).

5.      Pemberian

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (pasal 20).

6.      Pewarganegaraan

Syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pasal 9 sampai 18 Undang-undang ini.

Bukti bahwa seseorang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah :

1.      Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena unsur kelahiran adalah Akta Kelahiran.

2.      Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena pengangkatan yang berupa Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing.

3.      Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh karena dikabulkannya permohonan yaitu berupa Petikan Keputusan Presiden tentang dikabulkannya permohonan tersebut (tanpa mengucapkan janji setia dan sumpah).

4.      Surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena pewarganegaraan yaitu berupa Petikan Keputusan Presiden tenteng pewarganegaraan tersebut yang dilakukan melalui janji dan sumpah setia.

5.      Surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena pernyataan yaitu dengan melalui pernyataan yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman. 

K.  Hak dan Kewajiban Warga Negara

1)      Hak Warga Negara

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara, yaitu antara

lain :

a)      Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;

b)      Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran;

c)      Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;

d)     Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan;

e)      Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

perlindungan kekerasan dan diskriminasi bagi setiap anak;

f)       Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;

g)      Hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan hidup manusia;

h)      Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

i)        Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;

j)        Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

k)      Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

l)        Hak atas status kewarganegaraan;

m)    Hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

n)      Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

o)      Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;

p)      Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

q)      Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

r)       Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak untuk memperoleh suaka politik negara lain;

s)       Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

t)       Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

u)      Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

v)      Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

w)    Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

x)      Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu;

y)      Dihormatinya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2)      Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara adalah :

a)      Menjunjung hukum dan pemerintahan;

b)      Ikut serta dalam upaya pembelaan negara;

c)      Ikut serta dalam pembelaan negara;

d)     Menghormati hak asasi manusia orang lain;

e)      Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

f)       Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;

g)      Mengikuti pendidikan dasar

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1.    Pemikiran yang jernih tentang sistim politik dan menanggapi aspirasi yang disuarakan rakyat.,

2.    Dapat mengerti dan mengetahui tentang perilaku politik yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.    Orang yang berada pada suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk meliputi warga negara dan warga asing

4.    Ada 2 pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan yaitu dari sisi kelahiran yang meliputi asas ius soli dan asas ius sanguinis. Jika dilihat dari sisi perkawinan meliputi asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

5.    Ada 3 unsur dalam kewarganegaraan yaitu Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis), unsur tempat kelahiran, dan unsur pewarganegaraan.

6.    Setiap warga negara dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan tersebut adalah karena timbulnya apatride, bipatride, dan multipatride.

7.    Sebagai warga negara demokrat memiliki karakteristik tersendiri yaitu adanya sikap yang jujur, tanggung jawab, kritis, rasional, adil, memiliki rasa hormat kepada orang lain, dan bersikap terbuka.

8.    Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh karena melalui kelahiran, Pengangkatan, perkawinan, pemberian, pewarganegaraan, dan turut orang tua/ mengikuti kewarganegaraan orangtua nya.

9.    Setiap warga negara wajib memperoleh hak atas dirinya dari negara tersebut. Tetapi bukan hanya menuntut hak saja, namun kewajiban sebagai warga negara juga harus dilakukan oleh setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarso, H. 2003. Dinamika Politik Indonesia. Yogyakarta : Mata Bangsa Edisi   1 Juli 2003.

Syachrir. 1999. Struktur Sistim Politik. Jakarta : Airlangga.

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. (2010). Cerdas,Kritis, dan Aktif Berwarganegara. Jakarta:Erlangga

-          Dwiyatmi, Sri Harini, dkk.. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan.cet. 1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

-          Salim, Arkal dan A. Ubaidillah. (2000). Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press